Desa Tangguh

Musim hujan yang sudah mulai mengguyur di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah ini patut disyukuri. Karena di beberapa wilayah di Sleman mengalami kekeringan. Petani tidak bisa menanam padi karena tidak ada air di saluran irigasi untuk mengaliri sawah.

Tetapi, bagi warga yang tinggal di kawasan bahaya Merapi, mulainya musim hujan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, khusunya warga yang tinggal di dekat aliran sungai yang berhulu di Merapi.

Pada hari Kamis, 3 Nopember 2011 yang lalu telah terjadi aliran material diantaranya di Sungai Gendol, Kali Boyong, kali Putih, Kali Pabelan. Banjir yang terjadi tempo hari sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Magelang sekitar Kali Putih terhenti beberapa jam.

 

Untuk mengurangi resiko bencana akibat banjir lahar ini, DPBD Propinsi DI Yogyakarta melaksanakan sebuah acara bertajuk FGD Pemetaan Desa Tanggauh.

Dalam acara tersebut dijelaskan oleh Bapak Mulyo Santoso dari BPBD Porpinsi DI Yogyakarta tentang Desa Tangguh. Diantara kriteria desa tangguh:

1. Masyarakat mampu beradaptasi dengan bencana.

Masayarakat Sleman secara keseluruhan memiliki resiko yang hampir sama dalam mengahdapi bencana. Masyarakat yang tinggal di dekat Gunung Merapi, jelas ancaman yang paling dekat adalah bahaya berkait dengan Merapi. Ada awan panas, banjir lahar dingin. Sedangkan masyarakat di lain tempat, ancaman yang ada bisa berupa angin puting beliung, gempa, tanah longsor. Karena di semua wilayah terdapat ancaman bencana, maka sudah seharusnya masyarakat Sleman mampu eradaptasi terhadap semua ancaman itu.

2. Struktur pemerintahan tetap berjalan saat terjadi suatu bencana.

Dalam kondisi terkena bencana, pada satu atau dua hari pasti akan terjadi kondisi dimana sistem pemerintahan tidak berjalan optimal. Meskipun demikian, di desa tangguh, sistem pemerintahan masih bisa menjalankan fungsinya.

Seagai contoh, Desa Purwobinangun. Pada saat terjadi Erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu, kantor desa digunakan sebagai barak pengungsian. Tetapi, warga desa Purwobinangun yang tidak mengungsi masih bisa dilayani oleh petugas di loket pelayanan masyarakat. Karena yang mengungsi hanyalah warga yang tinggal di wilayah KRB III.

3. Masyarakat dan aparat bisa cepat bangkit pasca bencana.

Keterpurukan akibat bencana tidak terlalu lama membawa dampak dalam menjalankan aktifitas. Baik sistem pemerintahan maupun warga masyarakat. Lagi, contoh yang bisa diambil adalah kejadian Erupsi Merapi tahun lalu. Bahwa masyarakat bisa langsung memulai aktifitas harian pasca pengungsian. Dan menjalani hidup seperti sebelum terjadi bencana.

Ditulis oleh masnur

Selasa, 15 November 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *